Unbox.id – Jaksa agung dari seluruh 50 negara bagian dan empat teritori telah menandatangani surat yang menyerukan Kongres untuk mengambil tindakan terhadap materi pelecehan seksual terhadap anak-anak, atau CSAM, yang didukung oleh AI (kecerdasan buatan). Seperti yang dilaporkan TechCrunch, AI memudahkan penjahat untuk membuat gambar palsu yang secara realistis menggambarkan orang-orang dalam situasi palsu. Surat tersebut menyatakan bahwa meskipun kejahatan internet terhadap anak-anak telah dituntut secara agresif, setiap pejabat negara khawatir bahwa AI akan menciptakan ambang batas baru untuk pelanggaran yang membuat penuntutan menjadi lebih sulit. Mereka juga menyatakan keprihatinannya mengenai anak-anak yang berada di balik foto-foto palsu, penganiayaan atau kekerasan fisik, serta pembuatan dan penyebaran gambar-gambar pornografi.
Mengandalkan AI
Kecerdasan Buatan AI. (Sumber: JAIN Online)
Semua ini dapat mengancam kesehatan fisik, psikologis, dan emosional anak korban serta orang tuanya. Para penandatangan surat tersebut mendorong Kongres untuk membentuk komisi guna mempelajari solusi guna mengatasi risiko CSAM yang disebabkan oleh AI.
Jenis perilaku ini, terutama peniruan identitas AI yang non-konsensual dan eksploitatif secara seksual, sudah tersebar luas secara online. Namun perlindungan hukum terhadap korban belum mendapat perhatian.
Meskipun platform media sosial besar melarang konten jenis ini, mereka tetap mengabaikannya. Pada bulan Maret 2023, sebuah aplikasi yang menukar wajah dalam video sugestif menayangkan lebih dari 230 iklan di Facebook, Instagram, dan Messenger.
Namun, Meta menghapusnya setelah menerima pemberitahuan dari reporter NBC News, Kat Tenbarge.
Jaksa Desak Kongres Atasi CSAM yang Dihasilkan Oleh AI
Menurut The Verge, jaksa agung di seluruh 50 negara bagian AS ingin anggota parlemen membentuk komisi untuk menyelidiki dampak AI terhadap eksploitasi anak. Tentu hal ini telah dilakukan untuk mencegah tindakan eksplotasi seksual terhadap anak-anak.
Dalam suratnya kepada Kongres, Jaksa Agung mengatakan komisi yang diusulkan harus memberikan solusi untuk mencegah pembuatan materi pelecehan seksual terhadap anak (CSAM) yang dihasilkan oleh AI.
Masing-masing ketua jaksa meminta Kongres untuk membentuk komisi untuk “mempelajari cara dan metode yang digunakan AI untuk mengeksploitasi anak-anak,” serta memperluas “pembatasan CSAM yang ada untuk mengatasi dengan jelas bahwa konten CSAM dihasilkan oleh AI.
Pemerintah AS telah mulai mengevaluasi beberapa risiko yang terkait dengan AI. Setelah pemerintahan Biden mengumumkan rencana pada bulan Mei untuk mempromosikan AI yang etis, Senat mengadakan dengar pendapat yang bersahabat mengenai regulasi AI.
Baca juga: Kenali Berbagai Ragam Artifical Intelligence Yang Ada Saat Ini
Uni Eropa Lebih Dulu Mengesahkan UU yang Membatasi Penggunaan AI
AI Uni Eropa. (Sumber: FIRSTOnline)
Terkait pelanggaran penggunaan teknologi AI, Parlemen Eropa juga mengesahkan undang-undang baru yang membatasi penggunaan AI yang berisiko tinggi. Undang-undang tersebut diusulkan oleh para delegasi pada bulan April 2021, The Verge melaporkan.
Dalam proposal tersebut, anggota parlemen menegaskan kembali bahwa teknologi AI tidak hanya membawa manfaat ekonomi dan sosial, namun juga membawa risiko baru atau konsekuensi negatif bagi individu atau masyarakat.
Namun sayangnya, undang-undang ini tidak melindungi migran dan pengungsi dari sistem AI. Bidang hukum AI lainnya telah dikritik karena gagal melindungi kelompok marginal yang mungkin terkena dampak teknologi tersebut.
Myers West, CEO AI, mengatakan bahwa hal ini memiliki kelemahan yang signifikan, seperti mengabaikan bagaimana AI digunakan dalam konteks migrasi, yang dampak negatifnya paling banyak mempengaruhi komunitas kulit hitam.
Jenis dampak negatif ini adalah yang paling mendesak untuk dilakukan intervensi regulasi. AI sudah digunakan secara luas, sehingga mempengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang hidup, sekaligus memperburuk kesenjangan.
Sumber & Foto: Dari berbagai sumber
