Unbox.id – Setelah melarang iklan politik pada tahun 2019, Twitter sekali lagi melonggarkan aturan dan mengizinkan kandidat dan partai politik untuk beriklan di platformnya. Pembaruan kebijakan Twitter ini dilakukan menjelang pemilu AS pada tahun 2024. Namun, belum diketahui apakah ada jenis iklan politik yang dilarang oleh platform media sosial tersebut. Seperti dilansir Engadget, Twitter akan menerapkan kebijakan khusus yakni mengunduh konten iklan politik berbayar. Kebijakan ini mencakup aturan yang melarang promosi konten yang menyesatkan dan konten yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Selain itu, Twitter juga berencana mendirikan Pusat Transparansi Periklanan Global agar pengguna dapat memantau iklan politik di platform tersebut. Perubahan kebijakan ini akan berdampak signifikan pada pemilu 2024 mendatang.
Membentuk Tim Untuk Awasi Kebijakan
Selain itu, Twitter saat ini sedang membentuk tim untuk memantau kebijakan pemilu dan privasi guna memerangi manipulasi konten, postingan akun yang tidak diautentikasi, dan memantau ancaman yang mungkin muncul di platform.
Sebagai catatan, pada tahun 2019, CEO saat itu, Jack Dorsey, mengatakan bahwa pengaruh politik harus diperoleh, bukan dibeli. Namun, hal itu telah berubah sejak Januari 2023, ketika perusahaan melonggarkan pembatasan periklanan berbasis niat, yang dapat mempermudah percakapan publik tentang topik-topik penting.
Keterbukaan terhadap iklan politik ini akan menguntungkan bisnis iklan Twitter yang anjlok hingga 50% sejak diambil alih oleh Elon Musk.
Penghapusan Larangan Diduga Karena Penurunan Pendapatan Twitter
Pencabutan kebijakan tanpa iklan yang bermuatan politik akan menjadi langkah Elon Musk untuk memulihkan pendapatan iklan Twitter yang menurun sejak tahun lalu.
Selain itu, banyak pengiklan awam yang ragu untuk memasang iklannya di platform ini. Namun, untuk mendukung pemilu dan kelompok advokasi politik, sepertinya platform tersebut akan digunakan kembali sebelum pemilu.
Setelah Elon Musk mengambil alih Twitter pada Oktober 2022, pengiklan arus utama enggan menggunakan platform tersebut untuk iklan mereka. Hal ini sebagai bentuk protes terhadap tindakan Musk yang memberhentikan ribuan karyawannya beberapa waktu lalu.
Selain itu, tindakan kontroversial berikutnya adalah membatalkan penangguhan akun permanen Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyebabkan kerusuhan di Capitol dan menyediakan fungsi verifikasi berbayar.
Pada bulan Juli, Elon Musk mengatakan Twitter mengalami penurunan pendapatan iklan sebesar 50%. Bukan hanya faktor yang menyebabkan pengiklan kehilangan platformnya, namun kemunculan platform pesaing Threads juga bisa menjadi penyebab turunnya pendapatan Twitter.
Kebijakan Twitter Membuat Para Ahli Khawatir Akan Adanya Misinformasi
Berita tentang Twitter yang mengumumkan pelonggaran kebijakan tanpa iklan membuat para ahli khawatir akan misinformasi menjelang pemilu 2024. Twitter mengatakan Selasa lalu bahwa mereka akan mengizinkan iklan politik di Amerika Serikat. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai misinformasi dan ujaran kebencian.
Di Amerika Serikat, Elon Musk mengizinkan iklan berbasis tujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seperti pendaftaran pemilih. Mereka berencana memperluas jenis iklan politik di platform tersebut.
Sejak mengakuisisi Elon Musk, Twitter menghadapi pertanyaan tentang persiapannya menghadapi pemilihan presiden AS. Platform tersebut, seperti media sosial lainnya, telah lama dikritik oleh para peneliti dan anggota parlemen karena gagal mencegah konten yang menyesatkan selama masa pemilu.
Baca juga: Twitter Alias X Perkenalkan Fitur Lowongan Kerja
Kericuhan 2021 Lalu Jadi Alasan Kekhawatiran Kelonggaran Izin Iklan Politik
Seperti dilansir The Guardian, kekhawatiran dan kritik yang muncul menyusul pemberitaan Twitter ini semakin bertambah mengingat kejadian 6 Januari 2021 tersebut. Pada saat itu, mantan Presiden AS Donald Trump menggunakan Twitter secara luas untuk membuat marah para pengikutnya.
Usai aksi tersebut, para pendukung Trump akhirnya menyerbu US Capitol. Setelah kejadian ini, Trump dilarang menggunakan Twitter. Namun sejak November 2022, Elon Musk telah mencabut larangan Donald Trump mengakses Twitter dan menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Meski akun tersebut telah diaktifkan kembali, Donald Trump tetap bungkam.
Hingga pekan lalu, dia adalah orang pertama yang membagikan foto dirinya di platform media sosial setelah dia masuk penjara Georgia County karena penipuan dan konspirasi untuk mencoba membatalkan hasil pemilu 2020.
Sumber & Foto: Dari berbagai sumber
Karya yang dimuat ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi unbox.id.