Merasa bahwa perang tarif data antar operator telekomunikasi di Indonesia sudah berjalan tidak sehat, Indosat layangkan surat berisi aduan dan juga saran pada Kemenkominfo.
Polemik mengenai format tarif data yang ideal bagi masyarakat masih terus bergulir. Menganggap bahwa persaingan operator dalam menerapkan tarif data internet sudah tidak sehat, Indosat Ooredoo akhirnya resmi melayangkan surat ke Kemenkominfo dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
Menurut Indosat, mereka melihat operator telekomunikasi di Indonesia menjual layanan data dengan harga di bawah biaya produksi. Karenanya mekanisme pasar tidak dapat berjalan dengan normal. Ini membuat pendapatan yield data Indosat terus turun dari tahun ke tahun dan mereka nilai berbahaya karena terjadi merata pada semua operator.
Untuk itu, melalui surat pengaduan tersebut, Indosat meminta agar pemerintah turun tangan mengatur tarif batas bawah internet.
“Praktisi semua operator terjebak dalam perang tarif, karena itu pemerintah harus turun tangan mengatur tarif batas bawah dan harus mulai didiskusikan sekarang,” tutur Alexander Rusli, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo.
Menanggapi surat dari Indosat Ooredoo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara buka suara. Menurutnya, pendekatan regulator menjadi standard layanan minimum yang komponen biaya maupun kepantasan “yield”-nya dapat direfleksikan menjadi tarif data rujukan.
“Selain itu juga harus melihat dari sisi konsumen. Karenanya kami akan bicarakan kemali dengan KPPU, operator manapun yang dapat mewakili le[entingan konsumen.” Lanjut Rudiantara.
Usul yang diajukan Indosat adalah Kemenkominfo melakukan pengawasan terhadap batas tarif data bawah yang dilakukan tiap kuartal dan dicek dari laporan pendapatan yield data. Meski begitu operator tetap dapat menawarkan tarif promosi yan lebih rendah dari tarif bawah, namun dengan waktu yang terbatas.
Sanksi dapat diberikan kepada operator yang tidak mematuhi aturan tarif batas bawah dalam bentuk peringatan, pengenaan denda, pengurangan hak untuk melakukan promosi, sampai ada larangan melakukan promosi data.
