Berlin, Unbox.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengatakan bahwa selain memberikan manfaat, infrastruktur digital yang dibangun harus mendukung kepentingan nasional. Dalam situasi darurat seperti kerusuhan, pemerintah harus memastikan keamanan bagi semua warga dan mengembalikan situasi menjadi normal.
Melindungi Hak Warga Sipil
“Jadi, kami tegaskan bahwa pemerintah tidak memutus internet, hanya mengurangi kecepatannya. Itu kami lakukan untuk memastikan bahwa hak-hak sipil warga juga dilindungi oleh pemerintah,” kata Menteri Kominfo ketika menjawab pertanyaan dari Nnenna Nwakanma (aktivis Free Open Souce Software, FOSS) dalam Open Forum dengan tema “Strengthening Digital Ecosystem for Better Digital Inclusion” yang diselenggarakan dalam rangkaian Internet Government Forum di Berlin, belum lama ini.
Pernyataan Menteri Johnny tersebut merupakan tanggapan atas pertanyaan Nnenna yang menyinggung tentang pemblokiran internet di Indonesia.
Menteri Kominfo menyampaikan, dalam upaya “Building Digital Nation”, pemerintah Indonesia tidak hanya fokus membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan, melainkan juga membangun infrastuktur digital seperti jaringan internet serat optik Palapa Ring sepanjang 330.000 kilometer, 120.00 BTS, lima satelit telekomunikasi, dan menyusul tiga buah satelit multifungsi.
Tenaga Kerja di Bidang Digital
Selain infrastuktur fisik, menurut Menkominfo, pemerintah Indonesia juga menyadari akan kebutuhan besar tenaga kerja terampil dalam bidang digital. Pada 2035, permintaan talenta digital tidak kurang dari 110 juta orang, sehingga pemerintah Indonesia harus melakukan cara untuk memenuhi permintaan tersebut, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Direktur BAKTI, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Internet, Kementerian Kominfo Anang Latif mengatakan perlu kerja sama antar-stakeholder untuk membangun infrastruktur digital Indonesia.
“Untuk membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 260 juta lebih, 17 ribu pulau, dan 80 ribu desa, dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan. Sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur digital, terutama mereka yang berada di daerah pelosok pedesaan,” katanya.
Anang mengibaratkan Indonesia seperti kapal besar yang mengangkut 260 juta lebih penduduk Indonesia. Tugas pemerintah melalui BAKTI memastikan agar seluruh penumpang kapal mendapatkan akses layanan telekomunikasi dan internet.
Pada ajang Internet Government Forum di Berlin ini Indonesia dipercaya menjadi host untuk dua kali kesempatan Open Forum. Dua proposal Indonesia berhasil lolos seleksi untuk dijadikan materi Open Forum pada hari kedua dan ketiga IGF. Proposal yang masuk sendiri berjumlah 500 lebih dari 131 negara.
